Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk serius menangani masalah Illegal Logging karena sejak tahun 2005 hingga sekarang masih saja terjadi pembabatan hutan dibeberapa wilayah Indonesia. “Kami minta pemerintah  dalam hal ini Kementerian Kehutanan untuk segera mengatasi hal ini agar tidak terjadi lagi pengrusakan hutan kita,” kata Nabiel Al Mussawa (F-PKS) di depan Rapat Kerja dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR Akhmad Muqowam, di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (21/2).

Terkait dengan hal tersebut Nabiel meminta agar Menteri Kehutanan menjelaskan permasalahan ini dengan sejujurnya mengingat pembabatan hutan masih terjadi  hampir di seluruh wilayah hutan di Indonesia, seperti yang terjadi di Sanggo Kalimantan Barat yang mencapai 4 ribu ha., Kapuas 10 ribu ha. yang dilakukan 3 perusahaan.  "Apakah perusahaan ini telah diberi izin atau diberi peringatan," tanyanya.

Lebih jauh Nabiel menanyakan sejauhmana perhatian pemerintah terhadap lahan terlantar di Propinsi Kalimantan Barat dan Timur, yang mencapai 500 ribu hektar. "Apakah  lahan terlantar juga sudah mendapatkan perhatian dari Pemerintah khususnya dari menteri Kehutanan mengingat lahan dapat diselamatkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan Negara," kata Nabiel.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Zulkifli Hassan mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan tata ruang kehutanan yang telah mencapai tujuh propinsi namun Propinsi Kalimantan Selatan, Lampung, Jawa Tengah, DIY, Bali, NTB dan Sulawesi Selatan tidak mau merubah kawasan hutannya.

Zulkifli Hasan menambahkan ada sembilan Propinsi yang sedang dalam proses penelitian terpadu, yaitu Kalbar, Kaltim, Kalsel, Sumbar, Kepuloan Riau, Bengkulu, Jambi, Sulteng dan Babel, sedangkan enam Propinsi sedang tahap penyampaian usulan dan penelitian terpadu, antara lain Sulut, Sulteng, Sulbar, Sumut, Jabar dan banten.

Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan menteri Kehutanan menyepakti dua belas poin kesimpulan antara lain, Komisi IV DPR meminta agar Menteri Kehutanan menyampaikan rencana kerja anggaran secara khusus untuk mencapai penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 14% dalam waktu 10 tahun kedepan, serta rencana kerja dan anggaran dari program pencegahan dan pemberantasan zero illegal logging.

Komisi IV DPR juga meminta agar Kementerian kehutanan segera membuat peraturan turunan dan peraturan pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, dan Komisi IV DPR meminta Menteri Kehutanan agar menindak tegas perusahaan-perusahaan pengguna kawasan hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi yang belum memiliki ijin dan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Komisi IV DPR akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terkait dengan kasus tumpang tindih  dan pelanggaran perijinan penggunaan kawasan hutan, dan Komisi IV DPR meminta agar Kementerian Kehutanan melakukan evalusai menyeluruh terhadap hasil kinerja BUMN dilingkungan Kementerian Kehutanan.(Spy).Foto:Iwan Armanias.